Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia dengan melakukan Mogok Nasional serempak di 25 propinsi dan 200 kab/kota dengan 5 juta orang buruh akan ikut mogok nasional tersebut pada 18- 20 November 2015. Hal ini disampaikan Presiden KSPI, Said Iqbal dalam rilis yang diterima bekasimedia, Minggu (1/11/15).
Mogok Nasional akan dilakukan dengan menghentikan proses produksi diseluruh kawasan industri dan di Bursa Efek Indonesia bahkan buruh pelabuhan,bandara,dan jalan tol akan bergabung dalam aksi masif ini,kebrutalan dan kekerasan polisi terhadap buruh dalam aksi 30 Oktober lalu di Istana makin memperkuat solidaritas buruh dan tidak akan takut terhadap kekerasan polisi yang selalu mengatasnamakan negara dan hukum.
“Apakah menghancurkan mobil-mobil milik buruh dibenarkan?,bahkan menganiaya buruh seperti binatang apakah dibenarkan atas nama negara hukum(rechstat) ini?,atau sesungguhnya pemerintahan Jokowi-JK sedang memainkan peran arogansi kekuasaan atas nama negara (machstat) yang tidak boleh dikritik dan membungkam suara buruh dan rakyat yang tidak sejalan dengan kebijakan ekonomi kapitalis seperti subsidi BBM dicabut yang mengakibatkan daya beli menurun 30%, harga barang naik dan negara tidak berdaya terhadap pasar,pekerja asing masif masuk,harga gas dan listrik yang mahal,ongkos transportasi yang mahal,buruh tidak lagi mempunyai kemampuan beli rumah tipe 21 bahkan program 1 juta rumah hanya retorika dan pencitraan,” ujar Iqbal.
Belum lagi, lanjut Iqbal, kini orang miskin makin bertambah,angka pengangguran meningkat,PHK dimana-mana,jaminan pensiun yang basa-basi hanya dapat Rp 300 ribu/bulan, petani makin miskin dan kehilangan tanahnya meningkat,kebakaran asap yang berlarut-larut tanpa dinyatakan bencana nasional hanya karena takut investasi asing perkebunan sawit akan kabur padahal puluhan ribu orang terkena dampaknya yaitu menurunnya pendapatan buruh kebun dan banyak buruh tidak masuk kerja karena pabrik meliburkan akibat bencana asap.
“Apakah ini yang disebut pemerintahan pro rakyat?. Menurut buruh Jokowi-JK adalah penganut kapitalisme dan liberalis (terakhir ikut TPT) yang berkedok pro-rakyat dengan retorika revolusi mental dan nawacita serta blusukan yang penuh pencitraan,” imbuhnya.
Iqbal juga menyoroti APBN 2016 yang menurutnya tidak pro rakyat dengan memberi subsidi PMN ke BUMN dan RUU pengampunan pajak bagi pengusaha. Anehnya menurut Iqbal, buruh malah dikasih upah murah.
“Puncak dari liberalisasi kebijakan Jokowi-JK adalah negara mengendalikan kenaikan upah tanpa melibatkan negosiasi dengan serikat buruh atas nama penyelamatan ekonomi dan pernyataan bohong Sofyan Wanandi dan Apindo yang menyebut 300-600 ribu buruh ter-PHK (yang benar 40 ribuan dan yang potensi PHK sudah bekerja kembali sebelum adanya PP nomor 78/2015),” lanjut Iqbal.
“Padahal rupiah juga mulai membaik dan ada 16 perusahaan tekstil dan padat karya akan beroperasi dengan menyerap 121 ribu pekerja baru (sebelum ada PP nomor 78/2015) dan walaupun dibilang ekonomi melambat tapi masih tumbuh 4,6% berarti masih ada penyerapan lapangan kerja baru 1 juta orang,jadi kenapa harus buruh yang dikorbankan dengan kembali ke rezim upah murah,pemerintahan Jokowi-JK jauh lebih kejam dan lebih buruk dibanding orde baru dan pemerintahan SBY,” pungkasnya. (*/eas)
The post PP Upah Murah Belum Dicabut, Buruh Akan Gelar Mogok Nasional appeared first on Bekasi Media.
Sumber Suara Jakarta