Bekasimedia – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bekasi mengapresiasi langkah Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang telah melakukan pencopotan dua Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Langkah tersebut dinilai cukup efektif untuk memberikan efek jera kepada para pejabat yang “mbalelo” atau tidak disiplin dalam menjalankan tugas.
“Saya rasa ini langkah yang tepat dan sangat berani, walikota dalam hal ini sudah tegas dalam mengatur anak buahnya yang tidak bekerja secara maksimal,” kata Muhammad Jufri, Ketua GP Ansor Kota Bekasi kepada wartawan di kantor sekretariat GP Ansor Kota Bekasi, Jalan Veteran no 22, Bekasi Selatan, Sabtu (23/07/2016).
Untuk pencopotan terhadap Kadis Pendidikan, Rudi Sabarudin, Jufri menduga lantaran yang bersangkutan telah gagal mengawal kebijakan walikota Bekasi dalam masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online.
“Bisa jadi soal Peraturan Walikota atau Perwal PPDB secara online, di mana dalam hal ini terlihat masih banyak kendala dan masalah,” ucapnya.
Sementara itu, untuk Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Agus Darma diduga lantaran yang bersangkutan belum bekerja secara maksimal dan tidak efektif dalam hal tupoksi perangkat struktur, sehingga yang bersangkutan juga terkena pencopotan. “Informasi yang saya dapat di lingkungan Dinsos Kota Bekasi telah terjadi kartel dan hegemoni yang dilakukan oleh salah seorang pejabat, dan Kadisnya tidak bisa berbuat apa-apa,” terangnya.
Jufri berharap, kedepannya Walikota Bekasi harus lebih giat lagi dalam melakukan pengontrolan terhadap para pembantunya di lingkungan SKPD Kota Bekasi. Sehingga harapan masyarakat terhadap pemerintahan di Kota Bekasi untuk lebih baik lagi dan bisa dibanggakan bisa segera terwujud.
“Semua masyarakat pasti mengharapkan pemerintahan yang bersih dan sehat, jadi saya rasa langkah ini bisa dijadikan titik awal pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan reformasi birokrasi,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dua kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dicopot dari jabatannya. Keduanya diberhentikan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Bekasi lantaran dianggap melanggar kontrak kinerja.
Untuk mengisi kekosongan sementara dua kepala dinas itu akan digantikan pelaksana tugas (plt). Misalkan, di Dinas Pendidikan akan digantikan oleh Plt Alexander Zulkarnaen, dan di Dinas Sosial akan digantikan oleh Plt Tri Riadiati.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi juga sudah menonjobkan dua pejabat eselon II lainnya yakni Kepala Dinas Kesehatan Anne Nur Chandrani Handayani dan Staf Ahli Bidang kemasyarakatan pada jajaran Pemerintah Kota Bekasi. (*)
The post GP Ansor Dukung Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemkot Bekasi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta