Bekasimedia– Anggota Komisi D, DPRD Kota Bekasi, Herman Asgar menemukan praktik kecurangan yang dilakukan oknum camat, dalam pemberian surat pernyataan keterangan miskin (SPKM), sebagai pendukung bagi siswa yang masuk ke sekolah negeri melalui jalur afirmasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) online 2016.
Dirinya mendapatkan laporan dari Wasto Wiryo Utomo selaku Ketua RW 06, Kelurahan Jatirahayu, di mana ada warga bernama Heri Hermawan yang tinggal di Jalan Wijaya II, Rt 005/006, yang membuat surat SPKM, untuk anaknya bernama M Bima Perkasa yang ingin sekolah di SMAN 16, Pondok Melati.
Menurut Herman, surat SPKM itu sangat janggal dan aneh. Di dalam surat tersebut, seharusnya yang menandatanganinya Lurah Jatirahayu, tapi di dalam surat itu tertera nama Lurah Jati Warna tanpa dibubuhi tandatangan.
Kemudian, masih menurut Herman, yang membuat aneh, kenapa warga Kelurahan Jatirahayu, membuat surat SPKM di Kelurahan Jati Warna? Ditambah lagi tidak ada tandatangan lurah sebagai dasar penguat surat tersebut.
“Kalau anak si pembuat itu sudah keterima di SMAN 16, kita tidak mempermasalahkan, tapi yang kita sayangkan itu, mengapa camat menandatangani surat SPKM yang tidak dibubuhi tandatangan lurah. Dan kejanggalan soal domisili warga juga tidak diperhatikan camat,” terang Herman, Kamis (21/7).
Masih dalam keterangan Herman, Wasto selaku Ketua RW 06, mengaku disuruh meneken surat SPKM itu oleh Camat Pondok Melati, Ika Indahyarti. Dan saat menerima surat tersebut, baru ada paraf camat saja.
Ketika dikoreksi kalau seharusnya SPKM itu ditandatangani oleh Lurah Jatirahayu, bukan Lurah Jatiwarna. Ika malah mendesak Wasto agar segera menandatangani surat tersebut. Dari tuturan Ketua RW ini, Herman menilai kalau Camat Pondok Melati tidak mengerti aturan.
“Kalau seperti ini, saya mencurigai kalau Camat Ika ini, salah satu oknum calo SPKM untuk anak yang masuk sekolah. Dan saya yakin ada uang dibalik ini semua, sebab kalau tidak mana mungkin dia (Camat) mau sebodoh itu berbuat melanggar aturan,” terang politisi PDI Perjuangan ini.
Ia sangat menyesalkan sikap dari Camat tersebut, karena sebagai aparat pemerintahan tidak seharusnya melakukan kecurangan seperti itu. Herman mengakui kalau sistem PPDB online yang dibuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, memang bagus. Tapi sayangnya malah pejabatnya sendiri yang mengotori sistem kebijakan yang dibuat Wali Kota. (lb)
The post Komisi D DPRD Soroti Dugaan Praktik Kecurangan Pembuatan SKPM di Pondok Melati appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta