BEKASIMEDIA.COM – Minimnya guru PNS yang ada di Kota Bekasi membuat sekolah kewalahan dalam memberikan upah kepada guru honorer dan TKK yang ada di sekolah di Kota Bekasi. Pasalnya bantuan yang diberikan oleh provinsi dan pemerintah Kota Bekasi belum sebanding dengan banyaknya guru honorer dan TKK di Kota Bekasi.
Sampai saat ini, pihak sekolah hanya bisa memberikan upah di bawah UMR, akan tetapi itu juga sering terlambat dikarenakan anggaran yang cair sering terlambat diberikan ke sekolah.
Seperti halnya SMKN 5 Kota Bekasi yang saat ini mempunyai guru PNS hanya 16 orang dari 86 guru yang ada, sisanya adalah guru honorer dan TKK. Dominasi guru honorer dan TKK membuat sekolah kewalahan dalam memberikan upah.
“Di SMKN 5 guru honorer dan TKK sangat banyak, untuk guru PNS hanya 16 orang dan itu membuat kita kewalahan membayar upah. Selain itu juga kami terkendala membayar upah guru honorer dan TKK karena ada keterlambatan anggaran dari pemerintah. Akan tetapi kami terbuka kepada guru yang ada di SMKN 5 Kota Bekasi agar bisa bersabar,” ujar kepala sekolah SMKN 5 Kota Bekasi, Agus Wimbadadi di kantor Dinas Pendidikan, Rabu,(21/9).
Agus menambahkan, kebutuhan SMK lebih besar dibandingkan kebutuhan SMA, karena SMK lebih mengutamakan praktik, bahkan jurusan yang membutuhkan biaya besar di SMKN 5 Kota Bekasi adalah jurusan Kimia karena bahan-bahannya yang membutuhkan tidak sedikit biaya.
“Kita mengakali kebutuhan tersebut dari SAT siswa, karena tidak mungkin kita mengandalkan bantuan BOSDA dari pemerintah. Selain itu juga kami menggandeng beberapa perusahaan besar untuk bisa mendapatkan bantuan agar siswa bisa terus praktik, jadi sekolah SMK sangat bekerja keras dalam menciptakan siswa yang berkualitas,”ungkapnya.
Ia melanjutkan, kebutuhan SMKN 5 semua dari SAT dan juga SPP yang diberikan oleh siswa, jadi seperti bangku komputer dan alat penunjang lainya berasal dari SAT dan SPP siswa karena tidak mungkin jika mengandalkan bantuan BOSDA.
“Jadi semua perlengkapan yang kita ada saat ini adalah bantuan dari SAT dan SPP dan itu juga tidak semua siswa karena kita mengetahui di SMKN 5 Kota Bekasi ada juga yang tidak mampu makanya kita mengumpulkan uang dari SAT dan SPP yang diberikan oleh siswa,” paparnya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua PGRI Kota Bekasi, Dudung Abdullah, menyatakan, masalah guru honor dan TKK PGRI Kota Bekasi mulai dari Pengurus Besar sampai tingkat kabupaten dan kota mendorong pemerintah untuk segera mendapat gaji minimal sesuai dengan UMR.
“Kami PGRI Kota Bekasi meminta kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk bisa memberikan upah guru honorer dan TKK sesuai dengan UMR yang ada, bagaimana menciptkan pendidikan yang berkualitas jika guru honorer dan TKK tidak di-support secara penuh oleh pemerintah,” tukasnya. (ran)
The post Minim Guru PNS, Sekolah Kewalahan Beri Upah Honorer dan TKK appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta