BEKASIMEDIA.COM – Wakil Ketua Badan Perundang-undangan Daerah (Baperda) DPRD kota Bekasi, Komarudin mempertanyakan anggaran 1,5 Miliyar untuk penataan kawasan Wisata Curug Parigi yang hanya terserap 400 juta untuk biaya Feasibility Study. Komarudin menilai ada persoalan dalam serapan anggaran tersebut
bahkan menurutnya ada indikasi gagal perencanaan. Hal itu ia sampaikan kepada bekasimedia.com di gedung DPRD kota Bekasi, Jum’at (26/5).
“Anggaran untuk penataan kawasan wisata Curug Parigi sebesar 1.5 miliyar hanya baru diserap sebesar 400 juta, ini tentunya ada persoalan perencanaan bahkan gagal perencanaan, namun demikian kita tidak mau larut di sana karena nanti masih bisa diubah dengan kegiatan yang lain yang kira-kira bisa mendukung percepatan Curug Parigi menjadi kawasan destinasi wisata,” pungkasnya.
Politisi partai Golkar asal Dapil II Bantargebang ini mengakui langkah-langkah dan tahapan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sudah benar dalam melakukan prosedur dalam memulai pembangunan yang diawali dengan melakukan Feasibility Study serta Detail Engineering Design. Hanya, ia mengingatkan bahwa persoalan
pembebasan lahan juga menjadi penting.
“Kalau bicara tahapan dan prosedur Disparbud sudah benar dan saya tidak menyangkal itu, memang pembangunan itu harus dimulai dengan Feasibility Study
dan Detail Engineering Design. Hanya saja yang paling saya soroti adalah persoalan kesulitan dalam pembebasan lahan. Saya sebagai warga bantargebang sekaligus
sebagai anggota DPRD kota Bekasi merasa perlu memberikan informasi kepada publik termasuk juga kepada Disparbud hati-hati dalam membuat FS DED bahwa lahan yang 29 hektar itu, karena saya kenal betul dengan pemilik lahannya kemungkinan besar agak sulit tanahnya untuk dibebaskan,” imbuhnya.
Komarudin menyatakan bahwa memang benar hal itu bukan ranahnya Disparbud, akan tetapi pertanyaannya adalah apakah terpisah antara pembebasan lahan dengan Feasibility Study dan Detail Engineering Design, membuat gambar untuk lahan 3 hektar kemudian 1 hektar lahannya berada pada orang yang memiliki 29 hektar lahan tersebut.
“Ketika sudah diajukan DED-nya ke Walikota lalu kemudian di-ACC oleh Walikota, lalu dinas lain merealisasikan tugasnya misalnya bagian aset dan pertanahan ternyata lahan tersebut tidak bisa dibeli lalu DED ini tidak bisa terpakai, dong, DED-nya kan 3 hektar dan pada saat dieksekusi yang 1 hektar tidak bisa akibatnya gagal DED, itu sebabnya mengapa
saya memberikan informasi ini kepada Disparbud lahannya sulit untuk dihibahkan,” jelasnya.
Untuk itu Komarudin yang juga anggota komisi III DPRD kota Bekasi berharap jangan sampai dampaknya akan membebani dinas yang lain. Akan tetapi kalau nanti ternyata bisa dibebaskan lahan tersebut Komarudin mengatakan, silakan saja dilanjutkan. Baginya yang penting adalah tugasnya sebagai fungsi pengawasan komisi III sudah ia lakukan untuk memberikan gambaran dari awal karena persoalan ini juga baginya adalah prioritas. (dns)
The post Baperda Nilai Penataan Curug Parigi Berpotensi Gagal Perencanaan appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta