BEKASIMEDIA.COM – Banyak kebijakan atau program Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang baik bagi masyarakatnya seperti pendidikan serta kesehatan gratis seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, program yang baik tersebut, kerap kali tidak diketahui oleh masyarakat karena kurang sosialisasi dan alasan lain.
Hal inilah yang menginisiasi Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Bekasi Raya melakukan acara diskusi di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan tema ‘pendidikan dan kesehatan gratis untuk siapa?’, di Kantor Lira Bekasi Raya, Perum Permata Bekasi II, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa malam (2/5).
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali, Tokoh Masyarakat, Wiwiek Hilwiyah Arief dan lainnya hadir dalam diskusi tersebut.
Diskusi diawali dengan perbincangan menarik terkait pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja di Kota Bekasi.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali mengatakan, persoalan pendidikan adalah sebuah hal yang klasik, namun menantang. Sebab, bila pemangku jabatan bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), maka tidak ada lagi kasus anak yang tidak bisa mengenyam bangku sekolah.
“Kenapa ada ketidakmampuan bagi eselon dua (Kepala Dinas), padahal sistem dunia pendidikan di Kota Bekasi seperti itu-itu saja. Pakta integritas yang mereka buat saat terima jabatan, itu harus terima diposisikan di mana saja, dan tidak bisa mengeluh baru menjabat,” ucapnya.
Diakui pria yang akrab disapa Bang Ral ini, untuk sistem penerimaan siswa baru yang setiap tahunnya juga masih terbilang kisruh. Artinya, banyak masalah di dunia pendidikan yang belum bisa diurai.
“Masalah di Dunia pendidikan di Kota Bekasi belum kita tuntaskan secara maksimal,” terang dia.
Saat berbicara refleksi dunia pendidikan pada Hardiknas, lanjut Ral, pemerintah harus dapat bertanggung jawab terhadap nasib para guru TKK maupun PNS yang kini diambil alih oleh provinsi bagi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/sederajat), yang sudah dimulai pada awal tahun 2017 ini.
“Dalam proses transisi ini masih ada titik lemahnya, TKK atau PNS yang ada timbul permasalahan. Refleksi dunia pendidikan, ini harus jadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab provinsi lah sepenuhnya. Kota Bekasi harus mengimbau provinsi untuk membayar honor TKK yang belum terbayarkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah Walikota dan Wakil Walikota untuk memperhatikan dunia pendidikan di Kota Bekasi sudah bagus. Namun di lapangan nyatanya tidak sinkron karena berbagai hal.
“Jujur kita maju dari beberapa daerah lain (untuk pendidikan), tapi kita juga banyak kendala dan kendala itu bukan hanya di Kota Bekasi,” tutupnya.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Bekasi Timur, Wiwik menuturkan persoalan di dunia kesehatan, terutama tentang kartu sehat.
“Terkadang aparatur yang di bawah persulit masyarakat, untuk tidak membuat surat pengantar dari RT/RW untuk berobat, maka itu pembuatan kartu sehat berbasis NIK ini sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, Pak Wali ingin dan merencanankan, kalau sakit tidak perlu pakai kartu pengantar seperti SKTM. Ada 39 RS yang sudah MoU ke Pemkot Bekasi,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Pemuda Lira Bekasi Raya, Leonardo menambahkan, kegiatan diskusi ini sebagai agenda untuk peringati Hardiknas. Karena banyak program-program dari Pemkot Bekasi yang pro rakyat, misalnya tentang pendidikan tetapi kurang maksimal saat direalisasikan.
“Dengan diskusi ini, diharapkan mampu menyerap program-program pemerintah yang baik, terlebih didunia pendidikan dan kesehatan yang dinilai kurang dimata masyarakat Kota Bekasi,” jelasnya. (*SL)
The post “Pendidikan dan Kesehatan Gratis untuk Siapa”? appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta