BEKASIMEDIA.COM – Anggota Pansus 22 asal fraksi Hanura, Sihar mengkritisi Dinas Pendidikan kota Bekasi yang tidak sedikit pun bicara soal pendidikan berbasis kompetensi dalam paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus 22 DPRD dengan sejumlah SKPD terkait di lantai 3 gedung DPRD kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Kamis (2/11/2017).
Sihar mengatakan persoalan penanggulangan kemiskinan di kota Bekasi tidak terlepas dari produk generasi angkatan kerja yang berdaya saing. Pendidikan berbasis kompetensi menurut Sihar merupakan keniscayaan bagi sebuah kota besar berpenduduk 3 juta jiwa di mana bila hal ini tidak segera diantisipasi akan menambah buruk nasib jumlah angkatan kerja di kota Bekasi dan berpotensi menambah jumlah angka Kemiskinan baru.
“Kalau kita bedah di kota Bekasi sekarang faktanya banyak di usia sekolah dasar dan menengah itu sebagian bisa tamat SMA lantas tidak dapat bekerja karena tidak memiliki kompetensi, ada juga yang putus di tengah jalan di bangku kelas 1 SMA karena masalah ekonomi, tentu ini persoalan kemiskinan di keluarganya. Kemudian juga ada yang tamat SMA namun tidak bisa melanjutkan kuliahnya ini juga kan kendala artinya tidak mampu menciptakan generasi yang punya daya saing,” ujarnya.
Ia melanjutkan, jika berharap kepada setiap angkatan kerja di kota Bekasi maka mereka harus mampu berdaya saing, karena pembekalan keterampilan khusus bagi mereka para anggota kerja yang berdaya saing. “bagaimana punya angkatan kerja yang memiliki daya saing kalau dia tidak dibekali dengan keterampilan khusus, artinya jika setiap angkatan kerja ini dilempar ke pasar maka mereka sudah memiliki daya saing. oleh karena itu bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi harus ada wadah pendidikannya, itulah yang saya sebut dengan pendidikan berbasis kompetensi,” sambungnya.
Pendidikan yang berbasis kompetensi di kota Bekasi hanya ada satu yakni Cevest. Tetapi di Cevest kurikulumnya hanya bahasa Inggris dan otomotif, “saya tahu persis karena mereka dapat hibah dari Jepang jadi hanya kepanjangan tangan dari Jepang. Misalnya mereka dilatih bagaimana merawat mobil mobil produksi Jepang di Indonesia,” ucapnya lagi.
Di kota lain seperti halnya di Jember ada pusat pembibitan pertanian dan perkebunan. Hampir di seluruh Indonesia meminta bibit unggul dari Jember contohnya tanaman coklat banyak yang mengambil bibitnya dari Jember. Seperti diketahui di Jember sendiri ada 4 Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menciptakan generasi muda yang mempunyai daya saing pencari kerja dan hampir di semua kabupaten/kota di Jawa Timur itu minimal ada 2 BLK. Kebanyakan 3 sampai 4 pusat BLK dan jurusannya pun yang memang sedang tren dan memang dicari serta dipergunakan di manapun di penjuru dunia misalnya mekanik untuk konstruksi, mesin, teknik otomatis, pengelasan plat tebal dan tipis, pengelasan alumunium sehingga era kerja bisa menuju kepada era indrustialisasi, begitu angkatan kerja lulus laku kerja.
“Mereka juga memiliki sertifikat mulai dari juru lasnya, pemeriksa inspector yang memeriksa hasil pengelasan tadi, nah itu laku dan berdaya saing terlebih mereka juga dibayar mahal keahliannya bekerja di dalam maupun luar negeri bahkan hingga sampai 9000 dollar mereka dibayar hingga 100 juta, sementara pendidikan berbasis kompetensi kita disini hanya belajar bahasa tentunya kita ketinggalan, sangat ketinggalan kota Bekasi,” sambungnya.
Ia melanjutkan ketika Dinas Pendidikan bicara soal pendidikan berbasis kompetensi, ia merasa heran bagaimana ini terjadi sebuah kota besar metropolitan kota Bekasi dengan pertumbuhan penduduknya yang tembus 3 juta. Dinas pendidikannya tidak berbicara terkait pendidikan berbasis kompetensi untuk mempersiapkan generasi pencari kerja untuk mempunyai daya saing. “Kalau hanya dibiarkan sekolah dan bisa baca untuk dirinya sendiri lalu punya ijazah mau cari kerja kemana?” tegasnya.
“Apakah artinya kepemimpinan pemerintahan Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu ini tidak mampu menyukseskan program Keluarga Berencana dan tidak mampu meng-upgrade jumlah angkatan kerja setiap tahunnya, Sihar mengatakan dirinya tidak sedang menilai progres kinerja kepala daerah tapi sedang concern membahas terkait Raperda Pansus 22 soal penanggulangan kemiskinan di kota Bekasi.” Pungkasnya. (Dns)
The post DPRD Kritisi Disdik tidak Punya Konsep Pendidikan Berbasis Kompetensi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta