Myanmar dan memasuki wilayah Malaysia dan Indonesia. Seolah peristiwa ini lolos dari pantauan aktivis HAM dan perdamaian yang ada di Myanmar.
Hal ini disesalkan oleh aktivis HAM dari PAHAM Indonesia Zainudin Paru. “Disana kan ada Aung San Suu Kyi, aktivis demokrasi dan HAM. Seharusnya dia tidak mendiamkan persoalan ini. Apalagi sudah mendapatkan nobel perdamaian," ujar Dewan Pembina PAHAM Indonesia tersebut.
Menurut Zainuddin Paru, sebagai penerima Nobel Perdamaian, Suu Kyi memiliki kewajiban moral untuk mengupayakan perdamaian. “Sebagai penerima nobel perdamaian, Suu Kyi memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi kemanusian dan penyelesaian konflik secara benar. Apalagi krisis kemanusiaan itu ada di depan matanya, ada di wilayah kekuasaanya," papar pengacara senior ini.
Lebih lanjut menurut Zainuddin Paru, sebenarnya Aung San Suu Kyi memiliki modal politik dan sosial yang cukup untuk membahas persoalan etnis Rohingya. “Suu kyi merupakan salah seorang anggota parlemen, dan pemimpin oposisi. Itu adalah modal yang cukup untuk mengimplementasikan visi politik rekonsiliasi nasionalnya, termasuk mengatasi persoalan Rohingya," terangnya.
Tidak adanya upaya dariAung San Suu Kyian Suu Kyi untuk menyuarakan hak dari etnis rohingya membuat publik akan membertanyakan kredibilitasnya sebagai penerima nobel perdamaian.
“Bila Suu Kyi hanya terdiam atas penindasan terhadap etnis Rohingya, maka sejatinya dia tak pantas mendapatkan nobel perdamaian tersebut. Apalagi persoalan Rohingya ada di depan matanya dan dalam wilayah kekuasaannya. Karenanya, sudah selayaknya bobel itu dicabut, karena penerimanya tak memiliki visi perdamaian dan kemanusiaan," pungkasnya.(*)
Sumber
via PAs Berita
Tags
Pasberita