Bekasimedia – Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Teman Ahok menggunakan mekanisme yang benar saat memilih aset Pemprov DKI di Kompleks Perumahan Graha Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Timur sebagai markas. Kompleks itu merupakan perumahan anggota DPRD DKI dan dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.
Menurut Ahok, BPKAD menggunakan mekanisme yang benar membuat kerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola aset. Salah satu donatur Teman Ahok, Hasan Nasbi, menyewa rumah ke perusahaan swasta.
“Hasan bukan sewa sama DKI, tapi kerja sama dengan perusahaan swasta. Jadi saya kira rumah itu digunakan (menjadi markas Teman Ahok) sah-sah saja karena aset itu sudah dilepas (tidak dikelola langsung BPKAD),” ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jumat, (18/3/16).
Namun demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berbeda pendapat dengan Ahok. Djarot mengungkapkan ketidaksetujuannya aset Pemda DKI Jakarta digunakan Teman Ahok menjadi markas pengumpulan KTP sebagai syarat bagi Basuki Tjahaja Purnama maju dari jalur perseorangan.
Walaupun penggunaan bangunan itu melalui mekanisme penyewaan melalui pihak swasta, Djarot mengatakan, aset apa pun milik pemerintah tidak tepat jika digunakan untuk kepentingan politik. Apa lagi, jika kepentingan itu terkait upaya yang menguntungkan pejabat yang tengah menjadi petahana.
“Aset pemerintah itu jangan digunakan untuk kegiatan politik praktis, itu tidak bagus,” ujar Djarot di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Sabtu, (19/3/16).
Djarot mengatakan, karena diperoleh berkat adanya uang dari rakyat, aset apa pun milik Pemda seharusnya memberi keuntungan kepada rakyat, bukan perseorangan.
“Aset-aset milik pemda itu adalah milik pemerintah dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk melayani warga,” ujar Djarot. ( Vivanews/eas)
The post Wagub Jakarta Kritik Teman Ahok Gunakan Aset Pemprov appeared first on Bekasi Media.
Sumber Suara Jakarta