Bekasimedia – Gerakan buruh kembali turun ke jalan melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu (2/6/16) ini pukul 10 sampai 11 siang dilanjutkan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 12 siang sampai selesai. Adapun tuntutan dalam aksi ini adalah untuk meminta Gubernur DKI Jakarta menaikkan upah minimum Tahun 2017 sebesar Rp 650 ribu, dan tuntutan-tuntutan lainnya.
“Jangan barter CSR dari pengusaha dengan kebijakan upah murah, tolak reklamasi dan penggusuran,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga deklarator Rumah Rakyat Indonesia Said Iqbal.
Kebijakan upah murah Gubernur Ahok sudah terasa oleh buruh sejak 2 tahun yang lalu, seperti tercermin dalam kebijakan upah murah. Dimana upah minimum DKI Jakarta lebih kecil dari Bekasi dan Karawang, serta jauh tertinggal dengan upah Manila, Bangkok, dan Kuala Lumpur. Belum lagi, makin merajalelanya penggunaan karyawan outsourcing di perusahaan properti, otomotif, manufaktur, hotel, dan sebagainya. Ironisnya, perusahaan pengguna outsourcing ini adalah para pemberi CSR ke Gubernur DKI Jakarta.
“Buruh sadar, ternyata selama ini kebijakan upah minimum DKI Jakarta yang murah, penggunaan buruh outsourcing besar-besaran, orang kecil digusur, rumah susun buruh tidak pernah dibangun, dan kebijakan diskresi, ternyata dibalik semua itu ada kepentingan pemilik modal,” kata Iqbal.
KSPI juga menuntut KPK untuk menetapkan Gubernur DKI Jakarta sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait dengan reklamasi, RS Sumber Waras, dan diskresi pungutan reklamasi yang dikaitkan dengan penggusuran. Apalagi ada indikasi, semua ini akibat kebijakan gubernur yang “tergadai dan tersandera” oleh “uang dan CSR” dari pemilik modal.
Buruh sangat dirugikan dari sisi kebijakan akibat adanya intervensi pemilik modal terhadap kebijakan gubernur. “Negara telah tunduk dan tidak berdaya oleh pemilik modal,” pungkas Iqbal.
(*/eas)
The post Buruh Demo Tolak Reklamasi, Penggusuran & Upah Murah Ahok appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta