BEKASIMEDIA.COM – Roadshow ketiga DPC PDI Perjuangan di kecamatan Pondok Gede, Pondok Melati dan Jatisampurna dihadiri oleh seluruh anggota fraksi PDI-P DPRD kota Bekasi dan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga anggota DPR RI Sukur Nababan Jumat (28/10).
Ketua DPRD kota Bekasi, Tumai, dalam kesempatan itu juga menyinggung maraknya aksi pembongkaran bangunan liar oleh pemerintah kota Bekasi di beberapa lokasi, yang dinilainya sebagai bentuk arogansi penguasa terhadap rakyatnya, apalagi menurutnya, penggusuran permukiman warga bila tidak dibarengi dengan solusi konkret relokasi bagi korban penggusuran hanya akan menambah persoalan baru.
Lebih lanjut Tumai mencontohkan apa yang dialami dirinya langsung saat turun ke lapangan, melihat langsung prosesi pembongkaran permukiman warga di jalan Irigasi, kelurahan Pekayon, Bekasi Selatan yang berhasil ia hentikan karena dinilai tidak memanusiakan manusia. (28/10)
Kepada warga yang hadir dalam acara temu warga dengan legislatif, Tumai mengingatkan memilih wakil rakyat harus faham apakah kebijakan pemimpin itu nantinya akan mendukung rakyat atau pengusaha. Apa yang rakyat pilih di kotak TPS sangat menentukan nasib warga dalam 5 tahun kedepan, untuk itu kata Tumai, masyarakat sudah harus semakin cerdas dalam menentukan pemimpinnya.
Sementara di sisi lain, kebijakan pemerintah kota Bekasi dalam uji coba bajaj sebagai moda transportasi berbasis lingkungan juga mendapat penolakan DPRD bahkan masyarakat, padahal sudah menjadi pemandangan sehari-hari kemacetan dan kepadatan kendaraan di jalan- jalan kota Bekasi yang sudah sangat luar biasa.
Kedepan kata ketua DPRD kota Bekasi, kita sudah harus berpikir bagaimana mengurai kemacetan, memperbaiki jalan-jalan, menanggulangi banjir, memberikan perlindungan kesehatan masyarakat, menyelesaikan persoalan pendidikan, inilah yang harus dipikirkan pemimpin kota Bekasi kedepan. (dns)
The post Ketua DPRD: Masyarakat Harus Faham Kebijakan Pemimpinnya Pro Rakyat atau Pengusaha? appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta