BEKASIMEDIA.COM – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD kota Bekasi Muhammad Said, meminta Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Ketua DPRD Tumai untuk duduk bersama, guna menyelesaikan ketegangan yang terjadi antara esekutif dan legislatif, menyusul kegiatan penertiban bangunan liar yang dilakukan oleh pemerintah kota Bekasi mendapatkan reaksi dari masyarakat.
“Sebenarnya ini sudah ketemu solusinya, cuma masing-masing pihak ini lebih mengedepankan egonya. Kalau keinginan Inisator pansus bangli (F-PDI Perjuangan) harus melalui mekanisme pansus, karena untuk memberikan legalitas relokasi dan pemberian uang kerohimannya kuat. Sementara kalau keinginannya Walikota, tidak perlu ada Pansus, sebab Pemkot akan merelokasi para korban penertiban bangli itu. Ini kan karena persoalan ego saja,” ujar Said kepada awak media di ruang Media Center DPRD Kota Bekasi, Senin sore (28/11).
Sebelumnya pertarungan kubu pro kontra Pansus Penertiban bangunan liar nampaknya belum juga menemui titik temu, kedua belah pihak saling mengklaim melakukan langkah langkah yang sudah sesuai dengan prosedur, yang satu mengklaim untuk memperjuangkan rakyat, sementara yang lainnya mengatakan atas nama pembangunan infrastruktur.
Drama yang di warnai dengan menabrak aturan tata tertib dan kode etik DPRD hingga pengerahan massa mendatangi Pemkot dan gedung DPRD kota Bekasi dengan mengatasnamakan korban penggusuran bangunan liar hingga massa pendukung pembangunan kota Bekasi terus bermunculan.
Said menambahkan, semua fraksi harus secepatnya melakukan komunikasi dan duduk bersama, mencarikan solusi yang tepat atas persolaan penertiban bangunan liar ini. Karena menurutnya masih banyak agenda lain yang lebih fundamental yang juga harus diselesaikan bersama.
“Harus secepatnya duduk bareng! Jangan sampai karena persoalan ini, kita semua menyampingkan persoalan yang lebih penting, yaitu membahas KUA-PPAS menjadi RAPBD 2017 Kota Bekasi,” terangnya.
Lebih lanjut Said mengatakan, persoalan penertiban bangunan liar ini adalah persoalan kecil, persoalan kemanusiaan. Mengedepankan egoisme, tidak akan memberikan solusi untuk masyarakat, justru sebaliknya akan menjadi bumerang untuk Pemerintah.
“Ini persoalan kecil, persoalan kemanusian dan itu wajib hukumnya harus duduk bareng. Jangan ego, jangan adu fisik, yang satu membuat gaduh DPRD, yang satu membuat gaduh Walikota, kalau menurut saya, Pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan masalah, yaitu dia yang membuat gaduh,” pungkasnya.
Dirinya mengakui, bahwa interupsinya F-PPP beberapa waktu lalu pada sidang paripurna yang diduga “ilegal” (22/11) tidak sesuai tata tertib dan tidak quorum. Sehingga, jika pansus dipaksakan akan menyalahi peraturan dan kode etik yang ada.
“Kenapa kemarin paripurna PPP instruksi, karena kalau pansus itu dipaksakan legalitasnya tidak ada, artinya ilegal. Ini kan ada dua kubu. Kalau mengacu pada tata tertib, ini tidak quorum, jika dipaksakan Pansus dan mengeluarkan rekomendasi, pihak sana juga tidak akan mengeluarkan rekomendasi itu (Walikota Bekasi, red) karena menurut pihak sana, pansus itu ilegal,” tukasnya.
“Kalaulah khawatir dengan rekomendasi Pansus yang mengharuskan pemerintah memberikan ganti rugi kepada korban penertiban bangunan liar akan menyalahi dan menabrak aturan, maka kita bisa mengundang Kejaksaan untuk berkonsultasi atas kebijakan yang diambil, kalaupun hasilnya memang menyalahi aturan ya tidak bisa juga dipaksakan rekomendasi hasil Pansus tersebut,” pungkasnya.
Said berharap kepada semua pihak, untuk melakukan rapat pimpinan (Rapim) ulang, yang mengagendakan untuk dibawa ke Badan Musyarawarah (Bamus) DPRD Kota Bekasi. Harapan Said dibuat saja Pansus 3 hari membahas penertiban bangli dan dengan waktu 3 hari tersebut diharapkan selesai semua pembahasan yang menjadi polemik, selanjutnya DPRD akan dihadapkan dengan agenda agenda lain yang tidak kalah pentingnya bagi masyarakat. (dns)
The post F-PPP: Pansus Bangli Kenapa Takut! Libatkan Kejaksaan Jika Perlu appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta