BEKASIMEDIA.COM – Ketua Komisi IV DPRD kota Bekasi, Nuryadi Darmawan usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) kota Bekasi mengatakan, meskipun banyak persoalan yang membelit Disdik kota Bekasi, namun Komisi IV tetap fokus membahas PPDB online 2017 serta maksimal zonasi 60 persen yang sedang diupayakan agar dapat disepakati bersama.
“Kita mempertanyakan selain daripada PPDB online, hal lain terkait pendidikan juga memang kurang baik di kota Bekasi. Mulai dari proses pengadaan barang-barang, terkait tingkat kebutuhan sekolah yang sebenarnya dipaksakan, kemudian. Berperkaranya hampir semua instrumen dinas pendidikan terhadap proses hukum, lambat laun di dalam proses penyerapan anggaran hingga minimnya penyerapan anggaran di dinas pendidikan, nah ini kan mubazir,” paparnya, Rabu (24/5).
Rapat dengar pendapat komisi IV dengan Dinas Pendidikan kota Bekasi pada Selasa (23/5) memang fokus membahas PPDB online 2017. Menurut Nuryadi, saat ini sudah tidak bisa lagi dilakukan dengan menggunakan Perwal yang lama. Dengan adanya alih kelola SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya berdampak pada perubahan, apalagi ada peraturan menteri nomer 17 tahun 2017 kemudian juga ada peraturan gubernur terkait perlu adanya toleransi keberpihakan atau afirmasi terhadap masyarakat yang kurang mampu, kemudian persentase dan kriteria serta bentuk jalur zonasi termasuk yang dibahas dalam rapat dengar pendapat.
“Zonasi kita tahun ini maksimal hingga 60 persen, karena berkaca pada tahun sebelumnya zonasi yang hanya sekian persen, yang terjadi hanya kekosongan kursi. Akan tetapi ketika ada warga yang membutuhkan dan dia dekat dengan sekolahnya dia tidak bisa masuk, ini yang lagi kita sepakati bagaimana solusinya,” imbuhnya.
Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini mengakui Walikota saat ini sudah sedikit terbuka. Komunikasi DPRD dengan Walikota sudah jauh lebih baik begitu juga dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, hanya yang sangat disayangkan adalah keterlambatan.
“Sudah menjelang waktu kelulusan sekarang ini baru mulai dibahas, tapi memang sangat dimaklumi, dari kementeriannya pun belum lama.” tambahnya.
Dalam rapat tersebut juga ada beberapa yang diusulkan komisi IV DPRD di antaranya bagaimana APBD kota Bekasi yang ada bisa mencukupi semua kebutuhan pendidikan di kota Bekasi.
“Misalnya ada peraturan menteri maksimal SMA hanya 36 padahal kemarin 40 saja kurang, nah, inilah yang harus diselaraskan. Lalu kalau ini diselaraskan dengan aturan sementara sarana dan prasarana kita kurang berarti kita masih butuh banyak sekolah yang harus di bangun, sementara anggaran kita sebenarnya sudah cukup. Tinggal nantinya diminimalisir mana mana proyek proyek sekolah yang tidak jelas dan itu itu saja, nah itu dihapus atau dialihkan, apalagi SMA/SMK sekarang sudah di kelola Provinsi. Nah ini sebenarnya wacana baik apalagi untuk dunia pendisikan kita di kota Bekasi.” tutupnya. (dns)
The post Komisi IV Serius Perjuangkan 60 Persen Jalur Zonasi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta