BEKASIMEDIA.COM – DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus 22 dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait penyusunan Rakerda penanggulangan kemiskinan di kota Bekasi, Kamis, (2/11/2017) di lantai 3 gedung DPRD kota Bekasi Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat.
Anggota Pansus 22 asal fraksi partai Hanura Sihar, mengatakan pihaknya mengusulkan program penanggulangan kemiskinan di kota Bekasi ada 2 hal yang diusulkan terkait suksesi pencanangan kembali program Keluarga Berencana (KB) agar pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi linier bisa seiring berjalan serta mudah dikontrol, selanjutnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan berbasis kompetensi dan skill bagi warga kota Bekasi untuk bisa bersaing.
“Saya melihat bahwa penanggulangan kemiskinan harus dipahami berbeda dengan penanggulangan fakir miskin dalam terminologinya, kalau penanggulangan fakir miskin domainnya dinas sosial saja dan menggunakan dana hibah, dan pemerintah sudah mengaturnya dalam undang undang bahwa fakir miskin dibiayai oleh negara,” ujarnya.
Kalau penanggulangan kemiskinan ini, kata Sihar sangat erat kaitannya dengan program pemerintah, contohnya program Keluarga Berencana (KB). “Tidak ada kemiskinan jika kita tidak berhasil di program Keluarga Berencana, tentunya harus memiliki data grafiknya, seperti halnya contoh yang paling bagus terjadi pada era Soeharto dahulu di mana pertumbuhan penduduk terkontrol dan grafiknya linear dengan pertumbuhan Ekonomi,” imbuhnya.
Pertumbuhan penduduk saat itu sedikit di bawah 2,3 persen dan pertumbuhan ekonominya 2,3 persen jadi semuanya bisa dikontrol. Kalau saat ini dirinya melihat kampanye sukseskan KB itu sangat jarang terdengar lagi bukan saja di Bekasi tapi juga secara nasional sudah tidak lagi terdengar, padahal Majelis Ulama Indonesia sudah melegitimasi program tersebut bisa diterima secara agama, kira-kira sekitar tahun 90 setelah era presiden Soeharto akhirnya MUI bisa melegitimasi bahwa KB itu tidak menyalahi aturan agama.
Lebih lanjut Sihar mengungkapkan bahwa data pertumbuhan penduduk di kota Bekasi hari ini yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) hari ini sudah 2,7 juta jiwa, belum lagi warga asing dan warga yang tidak memiliki KTP kota Bekasi diperkirakan sekarang sudah tembus 3 juta jiwa, “Sungguh ini miris kita mendengarnya sementara laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi begitu cepat,” terangnya.
Kedua, Sihar mengusulkan pemerintah mampu menciptakan lapangan pekerjaan, karena kalau tidak bekerja, orang-orang pastinya miskin, terlalu lama orang tidak bekerja juga akan menjadi miskin. “Kategori miskin menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah besaran 2 dolar yang diperuntukan oleh PBB untuk biaya pemberian makan kepada, (mohon maaf sedikit kasar) ada taman di Afrika milik dunia (PBB) yaitu satwa -satwa yang dibiayai oleh PBB dengan anggaran 2 dolar Perhari,” tukasnya.
Ia melanjutkan, kalau menurut data dari Wiranto pada saat ia dikomentari kemiskinan itu saat masyarakat memakan nasi aking (nasi yang sudah bekas lalu dikeringkan dan kemudian dimakan kembali). Jadi mereka yang pendapatannya di bawah 2 dolar sebagaimana anggaran yang diberikan bagi satwa-satwa di Afrika oleh PBB tadi. “Nah masyarakat di belahan dunia manapun masih banyak yang makan nasi aking dan juga mereka yang berpenghasilan di bawah 2 dolar perhari, inilah kira-kira terminologinya,” pungkasnya. (Dns)
The post Tanggulangi Kemiskinan, Politisi Hanura Usulkan Program KB dan Ciptakan Lapangan Kerja Berbasis Kompetensi appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta