Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,– Menyikapi dan menindaklanjuti surat edaran Mendagri NOMOR 44012622t5J, DPRD Limapuluh Kota gelar rapat koordinasi dengan Bupati dan Tim Gugus Tugas penanganan wabah Covid-19. Rapat digelar di ruang sidang DPRD Limapuluh Kota pada Senin 13/4 kemaren.
Rapat koordinasi yang dihadiri Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Ketua dan Unsur ketua DPRD Serta Ketua Fraksi yang ada di DPRD Limapuluh Kota
Pada rapat koordinasi kemaren tersebut DPRD mendesak Bupati sebagai Ketua Gugus tugas untuk merealisasikan beberapa usulan ketua fraksi:
1. DPRD sepakat untuk dilakukan pemotongan dana pokir Rp 100 juta /anggota dan dipergunakan untuk bantuan sosial berupa sembako kepada masy miskin
2. DPRD meminta kepada Bupati untuk segera mengeksekusi secepat mungkin dana 15 M utk penyediaan APD dll
3. DPRD meminta kepala daerah untuk melakukan percepatan pemberian bantuan sembako dll kepada masyarakat terdampak virus corona.
4. DPRD meminta kepala daerah untuk melakukan pendataan masyarakat terdampak diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara akurat dan transparansi agar tidak ada masy yang terdampak yang tidak terdata.
4. DPRD meminta kepada kepala daerah untuk melakukan penegasan yang mengikat kepada orang yang baru datang dari perantauan karena di analisa ini merupakan celah masuknya virus corona di daerah kita. Kejelasan tupoksi pemerintah nagari harus ada agar tidak ada lagi keraguan dari nagari dalam bertindak.
5. DPRD meminta kepala daerah untuk merumuskan langkah strategis terhadap ketahanan pangan daerah dalam mengantisipasi lamanya dampak corona ini.
6. DPRD meminta Kepala daerah untuk memanfaatkan UMKM dalam penyediaan APD dan lain lain yang bisa dilakukan di tingkat lokal.
7. DPRD meminta kepala daerah untuk selalu menjadi Juru bicara dalam setiap kebijakan yang diambil dan di siarkan seluas luasnya kepada masyarakat.
8. DPRD meminta kepala daerah untuk berkordinasi dengan pihak bank dan leasing terkait penangguhan kredit yang dimiliki masyarakat.
9. DPRD meminta kepala daerah untuk memberikan keringanan terhadap masyarakat terkait pungutan PDAM.
Sementara Mulyadi ketua Fraksi PAN kepada beritasumbar.com pada Selasa 14/4 sore mengatakan Atas nama FPAN meminta bupati langsung menjadi corong sekaligus langsung sebagai humas pemerintah dengan mengajak dan meng ikut sertakan seluruh media di luak limopuluah agar sosialisasi ini berjalan maksimal sampai ke pelosok pelosok.
Sesuai dengan Kepmen, Wartawan/Media dan LSM harus dilibatkan dalam gugus tugas penanganan wabah Covid-19 ini. Percuma setiap apa yang kita kerjakan atau laksanakan tidak di ketahui masyarakat banyak. Sementara yang bertugas untuk itu adalah awak media untuk berkabar di masing masing media mereka, Sudah saatnya seluruh stakeholder, ujar Mulyadi.
Bagi masyarakat marilah manfaatkan lahan kosong yang ada buat bercocok tanam. Himambauan untuk tetap dirumah saja bukan berarti kita duduk makan dan tidur saja. Hanya mengurangi aktifitas ke titik keramaian. Banyak yang bisa dikerjakan dirumah dalam kondisi saat ini. Mari giatkan bertanam tanaman yang bermanfaat buat kosumsi rumah tangga. Kita tidak tahu kapan akan berakhir wabah ini dan kita juga tidak berharap wabah ini berlama lama menyusahkan masyarakat.
Dan atas nama Fraksi Partai Amanat Nasional kami menghimbau Dinas pertanian dan tanaman holtikultura juga harus menyediakan bibit gratis utk masyarakat. Sehingga program dirumah saja tidak makin memperburuk situasi dan kondisi saat ini, tutup Mulyadi. (*)
Sumber sumbar