"Harus 17 kali rapat panja di Komisi VIII DPR sampai dini hari dengan banyak stakeholder dan kita harus bedah semua komponen biaya haji per jamaahnya," ujar Fikri Faqih melalui siaran persnya, Minggu (31/5).
Menurut dia, awalnya Kementerian Agama hanya sanggup menurunkan biaya haji dari semula 3219 Dolar menjadi hanya 3193 Dolar atau turun hanya 26 Dolar saja per jamaah.
"Dalam beberapa kali rapat, kami minta efisiensi lebih dari 26 dolar tapi sulit sekali, akhirnya kami minta bedah dan sisir satu persatu komponen biayanya," imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Panja biaya haji di Komisi VIII kemudian membuat dokumen rasionalisasi, yang antara lain untuk membandingkan biaya haji versi Kemenag dan realitas dalam survey lapangan.
"Pihak Kemenag tetap bergeming dengan mengajukan dokumen awal yang efisiensinya hanya 26 dolar saja," kata Fikri.
Padahal, lanjut Fikri, masih terdapat peluang efisiensi dari beberapa komponen biaya haji. Misalnya saja dari sektor pemondokan. Panja komisi VIII menilai cukup lima titik saja konsentrasi pondokan jamaah, sedangkan menurut Kemenag minimal ada tujuh titik, dari sebelumnya terdapat belasan titik. Akhirnya disepakati ada enam titik pemondokan bagi jemaah Indonesia. Padahal semakin banyak titik, akan semakin rumit mengatur transportasi dan distribusi katering, artinya semakin mahal.
Fikri mengatakan, Komisi VIII juga berhasil menemukan formula yang signifikan dalam menurunkan seluruh biaya, yakni dengan menekan sewa pondokan. Sesuai harga negosiasi di lapangan, biaya sewa pondokan di Mekkah menjadi hampir setengahnya yakni hanya 4.500 Saudi Riyal (SR) per jamaah, dari sebelumnya mencapai 7.000 SR per jamaah.
"Sedangkan pondokan di Madinah turun menjadi 675 SR, dari sebelumnya 822 SR," beber Fikri.
Komponen biaya lain yang paling besar dalam menentukan biaya haji adalah tiket pesawat pulang-pergi.
"Baru kali ini di ruang rapat Komisi VIII, pihak Garuda bersedia menurunkan harga tiketnya dari 2.180 dolar menjadi 2.160 dolar, lumayan selisih 20 dolar," ujar Fikri.
Fikri menilai, perhitungan biaya haji melalui bedah komponen-komponennya dan cross-check lapangan tentunya butuh upaya keras dan kesabaran. Bahkan, keseluruhan efisiensi biaya haji yang diperjuangkan ke sana-kemari itu sebenarnya masih bisa
ditekan lagi.
"Kalau saja kita tak dibatasi oleh target pimpinan DPR harus sudah selesai sebelum akhir masa sidang 4 DPR," tutur Fikri. Padahal dalam beberapa kali rapat Panja soal haji, memaksa wakil rakyat bersidang hingga jam 5 pagi hari.
Akhirnya meski alot, upaya tersebut berbuah kesepakatan bahwa biaya haji 2015 dipangkas 502 dolar, seperti yang banyak di beritakan.
Namun, Fikri melanjutkan bahwa perjuangan Panja haji DPR belum selesai.
"Kita masih harus melakukan pengawasan pelaksanaan haji 2015, yang perkara rutin selalu saja ada setiap tahunya, namun kita tetap berdoa agar pelaksanaan haji tahun ini lebih sukses," pungkasnya. (*)
Sumber
via PAs Berita
Tags
Pasberita