Bekasimedia – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah yang juga wakil ketua DPR RI, diberhentikan partainya dari segala jenjang keanggotaan karena komunikasi politiknya yang buruk sehingga kerap merugikan partainya sendiri. Dosen Ilmu Politik dari Universitas Indonesia Kamarudin menilai keputusan PKS terhadap Fahri Hamzah wajar dan sudah sepantasnya.
“Menurut pandangan saya Fahri Hamzah (FH) sudah sepantasnya dicopot dari jabatan wakil ketua DPR karena komunikasi politik dia yang buruk. Juga tindakan dia yang dalam beberapa kasus merusak citra partai. Cenderung arogan dan merasa paling hebat. Padahal ia terpilih jadi Pimpinan DPR karena amanat Partai, bukan jasa perseorangan,” ujar Kamarudin di Jakarta, Senin (4/4/16).
Dia mencontohkan, kata “bloon” yang pernah disematkan pada anggota DPR membuat publik tidak simpati. Kata “sinting” oleh Fahri kepada Jokowi karena mendukung Hari Santri pada waktu kampanye juga telah merugikan perolehan suara Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Termasuk sikapnya yang membela Setya Novanto dalam kasus di MKD telah bertentangan dengan sikap resmi PKS. Termasuk kesalahannya yang membuat puisi-puisi yang menyerang pimpinan partai yang emosional dan tidak bersahabat.
“Menurut Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu, peserta Pemilu adalah partai politik, bukan individu. Jadi Pimpinan Partai berwenang untuk menempatkan siapapun dalam posisi apapun, termasuk berwenang menarik kadernya dari jabatan publik,” jelasnya.
Lebih lanjut Kamarudin mengatakan, pencopotan Fahri Hamzah adalah penegasan sikap PKS untuk serius mengembalikan jatidiri sebagai partai yang bersih, peduli, dan profesional. Bukan partai yang menghalalkan segala cara dan mendukung teman ketika salah.
“Memperhatikan manuver FH yang tidak simpatik, maka pencopotannya adalah lebih baik. Tujuannya, adalah agar energi dan sumber daya partai bisa ditujukan secara optimal untuk persiapan Pilkada 2017 dan Pileg 2019. Bukan justru partai disibukkan untuk meladeni pelbagai manuver FH yang kontraproduktif,” imbuhnya.
Menurutnya, naif jika mengaitkan Fahri Hamzah dengan penilaian bahwa di internal PKS sedang berebut kekuasaan. Publik dan kader menurut Kamarudin, lebih melihat hal itu sebagai dramatisasi politik dimana yang bersangkutan sebetulnya tidak mau melepas jabatannya. Padahal lebih elegan yang bersangkutan segera mundur dengan terhormat pasca diminta pimpinannya, Ketua Majelis Syuro.
“Ini adalah kegagalan FH memaknai permintaan mundur Ketua MS, Salim Segaf sebagai permintaan pribadi. Padahal itu adalah sikap resmi seorang pimpinan partai yang harus dijalankan kader partainya,” tambahnya.
Soal respons kader PKS terkait pencopotan Fahri Hamzah, Kamarudin menilai kader PKS dikenal memiliki karakter rasional, mandiri, dan taat pada pimpinan. Menurutnya, mMereka paham bagaimana menempatkan diri dan tidak sedikit kader PKS yang awalnya simpati dengan Fahri Hamzah akhirnya kecewa sehingga silent majority kader lebih banyak yang dukung PKS untuk mencopot Fahri Hamzah dari kursi Pimpinan DPR.
“Ini adalah momentum PKS untuk memberikan contoh yang baik dalam mengelola riak kecil dalam partainya,” pungkas Kamarudin.
The post Pakar Politik UI: Komunikasi Politik Buruk, Fahri Layak Diberhentikan! appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta