Bekasimedia – Soal Kasus DBD, kinerja dinas kesehatan kota Bekasi terus menuai kritik, salah satunya datang dari aktivis Mahasiswa-Pemuda Forum Studi Mahasiswa untuk Kemanusiaan dan Demokrasi (FSMKD), Hasan Basri. Dinkes kota Bekasi di bawah kepemimpinan dr. Anne Nurchandrani diangap gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Sungguh ironi kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi, setelah dianggap kurang tanggap atas komplain masyarakat karena pelayanan medis di RS Awal Bros Bekasi beberapa bulan lalu. Kini, Dinkes gagal dalam menjalankan program pencegahan dan penanggulan DBD pasalnya kota Bekasi kini darurat endemik penyakit DBD,” tukasnya kepada Bekasimedia Kamis (24/03).
Menurut data dari dinas kesehatan soal pasien pengidap DBD pada tahun 2014 tercatat ada 821 kasus sementara di tahun 2015 meningkat hingga 1006 kasus dan meninggal 11 orang sementara di awal tahun 2016 sejak Januari sampai Maret mencapai 874 kasus. Merujuk pada ditjen PPM & PLP:2 Kasus DBD Kota Bekasi memang belum bisa dikatakan KLB karena peningkatan dari tahun ke tahun belum dua kali lipat.
“Soal DBD, 874 kasus di awal 2016 ini melebihi angka kasus dalam setahun di 2014 yakni 821 kasus. dan di 2015 dengan 1006 kasus jika dibagi per 3 bulan maka sebanyak 251 kasus sedangkan di tahun 2016 sebanyak 874 kasus, artinya sudah tiga kali lipat pertiga bulan ini,” kata Hasan.
Dirinya berharap pemerintah (Dinkes) memberikan perlakuan seperti pada penanganan kejadian luar biasa walaupun kejadiannya belum sampai pada kejadian luar biasa. Hasan menuturkan, meningkatnya angka kesakitan DBD di Kota Bekasi di samping diduga karena faktor cuaca yang musim penghujan, juga lemahnya kepengawasan dan pelaksanaan program Dinkes.
“Dua tahun belakangan ini Dinkes gagal menjalankan penyerapan anggaran dengan maksimal dan tak sampai 75% sesuai dengan yang sudah diamanatkan dalam Paripurna APBD,” tegas Hasan Basri yang juga Pimpinan Organisasi FSMKD.
Hasan mengungkapkan di tahun 2014 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasana puskesmas pembantu (pustu) dari pagu anggaran 9.550.000.000,- yang terealisasi hanya 4.124.479.000,- atau hanya 43,9%. Program pencegahan dan penanggulangan DBD di tahun 2014 dan 2015 yang pagunya sama masing-masing Rp. 400.000.000,- tidak terserap dengan maksimal, serta Pengadaan alat fogging di tahun 2014 hanya di dua RW di Kelurahan Jatikarya dengan masing-masing pagu Anggaran Rp. 25.000.000,- dan pengadaan alat fogging meningkat signifikan di tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang tidak terserap seutuhnya.
“Sarana prasana sangat berkorelasi, Berapa jumlah alat fogging yang kini dimiliki Dinas Kesehatan? Artinya cukup banyak, Jangan menunggu laporan atau ada kejadian baru dilakukan tindakan. Itu bukan bentuk pencegahan namanya, tetapi pemberantasan/penanggulangan,” ucap Hasan Basri.
Hasan Basri menuding Dinas Kesehatan yang di Kepala oleh dr. Anne telah melanggar UU no. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit mengingat pencegahan tak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga DBD di Kota Bekasi menjadi sangat darurat dan masyarakat sangat panik akan wabah ini.
“Minimnya sosialisasi dan penyuluhan ke warga masyarakat membuka celah kealfaan pemerintah dan hal ini bertentangan dengan pasal 14 UU No. 4 tahun 1985.” tegasnya.
Dan perlu diketahui, dr. Anne menjabat sebagai kepala Dinas Kesehatan sejak tahun 2011.
Adapun salah satu warga kelurahan Margahayu, Nani yang anaknya sempat dirawat di RSUD Kota Bekasi karena DBD pada bulan Februari lalu mengungkapkan tidak ada sosialisasi atau penyuluhan atau tindakan pencegahan dari instansi pemerintah padahal di jagat media massa dan online sudah ramai pemberitaan tentang DBD namun setelah anaknya sehat dan pulang dari RSUD beberapa hari kemudian baru ada pengasapan atau fogging.
“Sebelum anak saya sakit sudah ramai berita DBD tetapi gak ada penyuluhan dan fogging. Tapi pas anak saya pulang beberapa hari kemudian baru ada pengasapan.” cetusnya (*/dns)
The post FSMKD: Dinkes Gagal Tanggulangi Wabah DBD di Bekasi appeared first on Bekasi Media.
Sumber Suara Jakarta