Bekasimedia- Era Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi pejabat dan aparatur di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi seyogianya mampu menjadi solusi agar masyarakat tidak lagi menaruh kecurigaan terhadap segala aktivitas maupun kebijakan baru yang terkesan ditutup-tutupi, karena pada dasarnya masyarakat memerlukan informasi tersebut, tak terkecuali awak media.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji saat menanggapi masalah pejabat publik di lingkungan Pemkot yang masih belum terbuka saat dimintai informasi, termasuk aktivitas workshop DPRD Kota Bekasi beberapa waktu lalu.
Seperti telah diberitakan, DPRD Kota Bekasi pada pekan lalu melaksanaan workshop untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan KUA PPAS, penyusunan APBD Tahun 2017 dan audit perjalanan dinas DPRD yang berlangsung di Hotel Horison
Bogor, diduga hanya akal-akalan yang sengaja dihelat oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
Sekda Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji menegaskan, informasi harus dibuka seluas–luasnya agar diketahui publik dan tujuannya pun dipahami publik. Sementara, menanggapi kegiatan workshop yang digelar Sekwan DPRD Kota Bekasi tanpa adanya keterbukaan mengenai anggaran pelaksanaan, dirinya mengatakan, hal itu tidak dapat
dibenarkan. Kata Rayendra, PPTK di Sekwan DPRD Kota Bekasi sepatutnya mengetahui soal anggaran pelaksanaan.
“Apabila benar Sekwan DPRD Kota Bekasi tidak mau memberikan informasi nilai anggaran pelaksanaan workshop, hal itu harus dipertanyakan. Selebihnya, segera saya telusuri, tugas Inspektorat Kota Bekasi untuk melakukan Riksus nantinya,” tegas pria yang akrab disapa Roy kepada awak media, Senin (02/05) usai rapat LKPJ di gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur.
Sementara, menanggapi pernyataan Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD
Kota Bekasi, Suharyono yang juga merupakan PPTK kegiatan, yang beralasan tidak mengetahui nilai anggaran pelaksanaan workshop, lagi – lagi dengan tegas Rayendra mengatakan, sebagai pejabat PPTK tidak bisa mengatakan tidak tahu. Walaupun kata dia, pejabat PPTK baru melaksanakan dinas di
Sekwan DPRD Kota Bekasi selama 2 minggu, seharusnya dia tetap
mendalami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya.
“Tidak boleh ada jawaban tidak tahu. Segera akan saya panggil untuk mengklarifikasi hal ini,” tegasnya.
Lebih lanjut Sekda mengatakan, apabila anggaran pelaksanaan mencapai Rp. 200 juta lebih, maka sudah seharusnya kegiatan tersebut melalui tahapan lelang terlebih dahulu. Sementara kata dia, bila nilai di bawah Rp. 200 juta, bisa tanpa melalui tahapan lelang.
Sementara itu, Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi,
Suharyono yang juga merupakan PPTK kegiatan setelah didesak total
nilai anggaran pelaksanaan workshop peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan KUA PPAS, penyusunan APBD Tahun 2017 dan audit perjalanan dinas DPRD yang berlangsung di Hotel Horison Bogor pada pekan lalu akhirnya mau membeberkan pagu anggaran,
itupun setelah dia bolak-balik dia meminta laporan kepada stafnya.
Saat ditanya lebih lanjut terkait lelang, lagi-lagi ia berkelit dan mengatakan “saya baru bertugas 2 minggu di Sekwan DPRD Kota
Bekasi. Saya masuk kondisi sudah ada perjanjian dengan pelaksana
kegiatan, sehingga tidak mengetahui proses penganggaran,” katanya, “silakan Mas tanyakan langsung ke atasan saya. Saya hanya mengetahui kegiatan itu sudah harus berjalan, setahu saya tidak lelang, kegiatan tersebut sifatnya kontribusi,” tutupnya.
Pernyataan Kasubag Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Suharyono selaku PPTK kegiatan workshop DPRD Kota Bekasi patut dipertanyakan, pasalnya, nilai anggaran kegiatan lebih dari Rp. 200 juta seharusnya melalui tahapan lelang. Hal tersebut juga sudah ditegaskan oleh Sekda Kota Bekasi.
Sekadar diinformasikan, dalam pelaksanan kegiatan workshop yang
informasinya untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Kota Bekasi dalam penyusunan KUA PPAS, penyusunan APBD Tahun 2017 dan audit perjalanan dinas yang diadakan Sekwan DPRD di Hotel Horison Bogor pada pekan lalu selama 3 hari, diikuti 45 dari 50 anggota DPRD Kota Bekasi. (tc/dns)
The post Anggaran Workshop DPRD Kota Bekasi di Horison Bogor tidak Lewat Lelang? appeared first on BEKASIMEDIA.COM.
Sumber Suara Jakarta